PGRI JAWA TIMUR,( BIRO LITBANG) PERNYATAAN WAMENDIKBUD BIDANG PENDIDIKAN’ TIDAK CERMAT DAN ASAL-ASALAN’

PGRI JAWA TIMUR; BIRO LITBANG

PERNYATAAN  WAMENDIKBUD   BIDANG PENDIDIKAN

TIDAK CERMAT  DAN   ASAL- ASALAN

Oleh : edysuyatno

            Berita  dalam JPNN.Com ,7-1-2013 dan juga Bengkulu Ekspress,7-1-013 dengan judul ‘PGRI Bukan Organisasi Profesi Guru’, menjelaskan bahwa Wawendikbud  Bidang Pendidikan Musliar Kasim mangatakan: ‘ sampai saat ini belum ada induk organisasi profesi guru yang diakui pemerintah’  selanjutnya menurut dia  organisasi profesi yang ideal adalah memperjuangkan peningkatan professional anggotanya. ‘organisasi guru tidak boleh dipolitisasi, misalnya menjual suara guru se Indonesia untuk memilih calon Presiden tertentu. Para pengelola organisasi harus murni guru.  Kemendikbud menegaskan PGRI bukan organisasi profesi guru walaupun mereka memiliki perwakilan sampai tingkat kecamatan.

            Memperhatikan pernyataan tersebut diatas: ‘ belum ada induk organisasi profesi guru yang diakui pemerintah’, jelas pernyataan Wamendikbud  Musliar Kasim, berfikir  liar dan tidak focus mencermati bahwa  Presiden RI sudah  empat kali berturut turut di HUT PGRI bersama Menteri Pendidikan selalu hadir( berseragam PGRI pula ); jika tidak diakui pemerintah mengapa  beliau- beliau hadir ?

             Sudah benar bahwa organisasi profesi ( PGRI ) alat perjuangan untuk meningkatkan professional anggotanya.  Sudah sesuai dengan UUGD pasal 41 (2)  disebutkan  organisasi profesi berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan dan pengabdian masyarakat.

Dalam pasal itu dikatakan keberadaan organisasi akan meningkatkan profesionalitas guru. Karena disana ada interaksi antar guru untukmemikirkan bagaimana meningkatkan  profesionalismenya secara terus menerus.

Salah satu cara untuk selalu meningkatkan profesi guru adalah menjadi anggota profesi guru, termasuk didalamnya guru yang belum mengikuti uji sertifikasi.

Kalau mau agak cermat, Wamendikbud,Musliar Kasim, dapat menengok dan memperhatikan kegiatan PGRI sebagai organisasi profesi , PGRI mengadakan workshop ‘ peningkatan pembelajaran’   seminar dengan tema ‘ peningkatan profesi’, pelatihan mempersiapkan dan menggunakan media pendidikan  , terlibat dalam berbagai  kegiatan yang beroriantesi peningkatan professionalitas  lainnya.

Organisasi profesi tidak dipolitisasi; Benar bahwa PGRI sejak didirikan adalah bersifat independen. Hal ini telah dituangkan dalam AD/ART, bahwa PGRI bersifat independen, non parstisan. , bersikap netral terhadap  politik, termasuk partai politik. Garis organisasi sudah jelas. Independen. Jadi jika ada yang menyebutkan bahwa  ‘ PGRI menjual suara guru seindonesia untuk memilih presiden terntentu’  itu namanya ’ ngomong asal asalan’, hanya berdasarkan asumsi , tidak cermat  tanpa data  dan hal ini tentu   dapat menyesatkan.

Para pengelola organisasi harus murni guru. Ini pernyataan ‘benar’ tapi sekaligus  tidak faham tentang  apa itu ‘organisasi profesi’. Jika dikaitkan dengan PGRI,  pengelolanya adalah para anggota PGRI itu sendiri, yang telah terpilih  sesuai dengan mekanisme organisasi.

Jika dikaitkan dengan   UUGD no  14 tahun 2005,  pasal 42, dan pasal 44 bahwa PGRI  telah menetapkan  kode etik guru, sebagai upaya meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam melaksanakan tugas keprofesian.  Mempunyai Dewan kehormatan Guru, untuk mengawasi pelaksanaan kode etik guru  dan memberikan rekomendasi pemerian sanksi atas pelanggaran kede etik guru.   Sekaligus PGRI senantiasa memberikan perlindungan profesi guru dengan telah terbentuknya Lembaga Konsulasi dan Bantuan Hukum bagi para anggota.

Dari sedikit uraian tersebut nampaknya Wamendikbud  Musliar Kasim perlu berfikir dan berucap cermat dan tidak asal- asal  tanpa memperhatikan  perundangan yang berlaku maupun kegiatan oraganisasi  profesi (PGRI) selama ini.

Sealain’ kasus’ di   atas ;Jika mau berfikir lebih luas lagi Wamendikbud bidang pendidikan,  seharusnya mengetahui bahwa PGRI  adalah organisasi profesi yang ada, berdiri sudah sesuai dengan perundangan (UUGD). Bukan melalui undang undang organisasi kemasyaraatan (ormas) sebagaimana yang dilakukan oleh Organisasi atau LSM guru lainnya.

Seperti halnya UU tentang kedokteran secara jelas meyebutkan jika organisasi profesi dokter adalah IDI.  Karena itu suka atau tidak suka  seluruh dokter  wajib menjadi anggota IDI, sebab telah menjadi amanah UU.   Tetapi di luar IDI para dokter boleh membuat organisasi lain  seperti: Ikatan Dokter Anak, Persatuan Dokter Mata,  Perhimpunan Dokter spesialis

Jika UUGD menyebut secara ekspisit organisasi profesi guru adalah PGRI saya piker tidak lagi ada pernyataan Wamendikbud yang asal bunyi itu., Wamen tidak lagi ragu atas protes LSM guru yang ada saat ini.

  Untuk itu mari kita tunggu revisi PP tentang guru  yang sampai sekarang  sedang dibahas.

 

                                                                                    Surabaya, 8-1-2013

 

 

 

 

 

 

Aside

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

free counters
%d bloggers like this: